MATERI                         

SOSIALISASI     PERLINDUNGAN ANAK  

TUJUAN                        

HASIL YANG DI HARAPKAN ADALAH AGAR MASYARAKAT PADA       UMUMNYA DAN ANAK ANAK PADA KHUSUSNYA AGAR MENGETAHUI MEMAHAMI DAN  MENJELASKAN, MENDISKRIPSIKAN,  SECARA JELAS TENTANG UU PERLINDUNGAN ANAK , HAK ANAK, KEWAJIBAN ANAK ,  HAK DAN KEAJIBAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK

SASARAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA, ANAK ANAK PADA KHUSUSNYA, TPKPH MASYARAKAT, IBU DAN BAPAK YANG MEMPUNYAI ANAK

NARASUMBER 

KEPOLISIAN

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

ESAP M SI PKB BKBPPPA KUKAR 

                                                                 DINAS KESEHATAN

WAKTU    120  M

METODE :    CERAMAH MENYAMPAIKAN MATERI, TANYA JAWAB, KONSELING

ALAT    MULTIMEDIA  

SUMBER BAHAN MATERI UU PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KESEHATAN. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PUSAT STATISTIK.

INDIKATOR

INDIKATOR PROGRAM KLA

Indikator KLA dibagi dalam dua kategori yaitu indikator umum dan indikator khusus.  Indikator umum adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang dari pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP)  dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota tidak terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut. Dalam hal ini peran  KPP lebih pada pembuatan kebijakan agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam rangka  mempercepat pencapaian indikator tersebut.

Indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka menengah dari pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut.

Mengingat tugas pokok KPP antara lain adalah membuat kebijakan KLA dan mempromosikan pelaksanaan kebijakan tersebut, maka indikator keberhasilan KLA dapat dilihat dari aspek kebijakan dan aspek promosi pelaksanaan kebijakan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

5.1. Indikator Umum
5.1.1.	Bidang Kesehatan
	Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan Dasar Cakupan kunjungan ibu hamil Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita* Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan kesehatan rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB tang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Cakupan desa siaga aktif
	Sumber: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5.1.2.	Bidang Pendidikan
	Jenis Pelayanan Dasar Indikator Taman Penitipan Anak, Kelompok bermain Anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat penitipan anak, kelompok bermain yang sederajat Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal Guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan bidang PAUD Pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) Anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah SD/MI Angka putus sekolah (APS) Lulusan SD/MI melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Anak dalam kelompok usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK Angka putus sekolah (APS) Lulusan SMA/MA melanjutkan perguruan tinggi yang terakreditasi Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Pendidikan Non Formal Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A Lulusan Program Paket A ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs/Paket B) Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK/Paket C menjadi peserta didik Program Paket C Lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja Lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
	Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
5.1.3.	Bidang Perlindungan
	Jenis Pelayanan Dasar Indikator Hak Identitas dan Pencatatan Anak usia < 18 tahun tercatat kelahirannya Anak usia < tahun memiliki Akta Kelahiran Hak Partisipasi Wadah partisipasi[1] Perlindungan anak dengan kecacatan Akses ke pelayanan dasar – kesehatan, pendidikan. Akses ke pelayanan umum Perlindungan Anak korban kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak[2] Hotline 129 Perlindungan Anak korban bencana Children Center Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum Pendampingan anak berhadapan hukum Panti Sosial Bagi Remaja (PSBR) Perlindungan Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, penculikan, perdagangan anak Rumah Perlindungan Sosial Anak[3] Perlindungan Anak korban narkotika, psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya (Narkoba) Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba[4] Perlindungan Anak dari kelompok minoritas Pusat Kegiatan Anak
5.1.4.	Bidang Infrastruktur[5]
	Jenis Pelayanan Dasar Indikator Rumah Kondisi fisik rumah Harga satuan (beli dan sewa) Rumah layak huni Lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan) Lingkungan bebas pencemaran Ruang terbuka hijau Sarana lingkungan: * Sarana pendidikan Jumlah anak sekolah yang tertampung Sebaran fasilitas pendidikan Kelengkapan sarana pendidikan * Sarana pelayanan kesehatan Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangkau-an pelayanan * Sarana ruang terbuka (taman) Ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan Penyebaran ruang terbuka hijau * Sarana sosial budaya Jangkauan pelayanan * Zona Selamat Sekolah Rute Aman Sekolah Utilitas Umum: * Air minum Tingkat debit pelayanan/orang Tingkat kualitas air minum * Pemadam kebakaran Frekuensi keberhasilan pemadaman kebakaran Waktu tanggap Tingkat kepedulian warga atau masyarakat terhadap bahaya kebakaran *Drainase, saluran air kotor, dan sanitasi Drainase Saluran air kotor Tempat pembuangan sampah
5.1.5.	Bidang Lingkugan Hidup[6]
	Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan perlindungan sumber air Jumlah sumber air di hutan lindung yang dilindungi Jumlah mata air di luar hutan lindung yang dilindungi Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga Pelayanan pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan atau kegiatan menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti

5.2. Indikator Khusus
5.2.1.	Pembuatan Kebijakan
	Variabel yang diukur						Indikator Keberhasilan
	Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Bupati/Walikota yang mengembangkan KLA.
	1.		Bidang hukum				Jumlah produk nsur tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh (holistic) antara lain: 1.       Peraturan daerah 2.       Surat keputusan bupati/walikota 3.       Instruksi bupati/walikota 4.       Surat edaran bupati/walikota 5.       Lainnya
							Jumlah dokumen tentang perlindungan anak dalam situasi khusus; juklak, juknis, pedoman, panduan dan sejenisnya.
	2.		Data basis (baseline data)				Jumlah dokumen hasil analisis, hasil penelitian, observasi, survey atau study tentang situasi anak yang telah dipergunakan secara efektif dalam penyusunan program dan kegiatan perlindungan anak.
							Jumlah laporan SKPD kepada bupati tentang pemenuhan hak anak.
							Jumlah laporan bupati/walikota kepada gubernur tentang pemenuhan hak anak.
	3.		Pemberdayaan keluarga				Jumlah keluarga miskin yang mempunyai anak yang memperoleh bantuan khusus.
	4.		Partisimasi masyarakat				Jumlah institusi perlindungan anak seperti; KPAID,  LBH anak, LSM bidang perlindungan anak
	5.		Pengorganisasian KLA
				Gugus tugas KLA			Jumlah pertemuan GT KLA
				Sekretariat GT KLA			Adanya ruang kerja secretariat GT KLA
				Forum Anak			Jumlah forum anak
							Jumlah organisasi olahraga, kesenian dan pengembangan bakat atau minat anak
				P2TP2A			Jumlah P2TP2A
	Perencanaan
			Rencana Aksi Daerah
5.2.2.	Promosi pelaksanaan kebijakan KLA
	Variabel yang diukur						Indikator Keberhasilan
	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
	1.	Bahan / Jenis  KIE
		1.				Poster	Jumlah poster yang diproduksi
		2.				Baliho	Jumlah baliho yang diproduksi
		3.				Booklet/leaflet	Jumlah booklet/leaflet yang diproduksi
		4.				Sticker	Jumlah sticker yang diproduksi
		5.				Iklan di media cetak	Jumlah iklan di media cetak
		6.				Iklan di radio/tv	Jumlah iklan di radio/tv
		7.				Aksesibilitas informasi di website	Jumlah dan ragam informasi yang bias diperoleh di websita
		8.				Lainnya	Jumlah bahan KIE lainnya yang diproduksi
	2.	Distribusi bahan  KIE					Jumlah kabupaten/kota penerima bahan KIE
		1.				Poster	Jumlah penerima poster
		2.				Baliho	Jumlah lokasi pemasangan baliho
		3.				Booklet/leaflet	Jumlah penerima booklet/leaflet
		4.				Sticker	Jumlah penerima stiker
		5.				Iklan di media cetak	Jumlah penerbitan di media cetak
		6.				Iklan di radio/tv	Jumlah penayangan iklan di radio/tv
	3.	Advokasi					Jumlah  atau frekuensi advokasi KLA
							Jumlah bahan advokasi
							Jumlah kelompok sasaran advokasi
	4.	Sosialisasi					Jumlah stake holders yang mengerti visi baru[7] tentang anak, yaitu anak sebagai investasi dan bukan sebagai asset atau nsure produksi.
							Frekuensi sosialisasi hak anak
							Jumlah peserta sosialisasi
							Jumlah kelompok sasaran sosialisasi
	5.	Fasilitasi
			1.		Ketenagaan		Jumlah tenaga yang telah dilatih hak anak
							Jumlah kelompok sasaran pelatihan
							Jumlah wilayah  sasaran (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, oragnisasi kemasyarakatan)
							Jumla study banding
			2.		Keuangan		Jumlah  dana stimulan
							Jumlah dana APBD untuk kegiatan/program anak
							Jumlah dana dari nsure swasta
			3		Sarana		Jumlah sarana yang diberikan
			4		Asistensi		Jumlah bimbingan teknis
							Jumlah rapat konsultasi teknis
							Jumlah  momitoring

4.   Kebijakan Kota Layak Anak  ...................(Bpk Wahyu)

-       Pengertian

-       Ruang lingkup dan tahapan pelaksanaan

-       Tujuan

-       Kerangka pikir, prinsip dan strategi

-       Prasyarat

-       Tahapan pengembangan

-       Indikator

-       Pengintegrasian hak-hak anak melalui kota layak anak

1. Acuan dalam penyusunan program KPA di daerah

                Jabaran peraturan perundang-undangan

                Contoh program

2. Pemangku kepentingan dalam pembangunan KPA

3. Peran provinsi dalam pembinaan Kabupaten/Kota

4. Penutup

---

[1] Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Pada Bab 12 lampiran Perpres (Peningkatan Kualiatitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, khususnya pada Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak). Huruf g. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan penyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.

[2] SKB antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan Nomor: 1329/ Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: 14/Men PP/Dep.V/X/2002, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

[3] SKB antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan Nomor: 1329/ Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: 14/Men PP/Dep.V/X/2002, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

[4] Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba), Badan Narkotika Nasional, 2003.

[5]Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan dan Permukiman

[6] Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 197 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten Dan Daerah Kota

[7] Paradigma lama anak dipandang dan diperlakukan sebagai asset atau faktor produksi yang dapat diberdayakan untuk menambah penghasilan keluarga, dalam visi baru anak adalah unsur investasi yang memerlukan modal untuk meningkatkan kualitasnya melalui pemenuhan haknya.